Mul.FokusFakta – “Kekuatan Negara dalam Oposisi yang Tangguh” adalah sebuah deskripsi yang menggambarkan pentingnya keberadaan oposisi yang kuat dalam konteks keberlanjutan dan kemakmuran suatu negara. Dalam dinamika politik sebuah negara, keberadaan oposisi yang aktif dan berpengaruh tidak hanya menjadi penyeimbang kekuasaan pemerintah, tetapi juga menjadi katalisator untuk peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas kebijakan publik.
Oposisi yang tangguh mampu menyajikan alternatif serta mengkritisi kebijakan yang diambil oleh pemerintah, memastikan bahwa keputusan yang dibuat memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Selain itu, oposisi yang berperan secara efektif juga mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi, sehingga membantu menjaga integritas lembaga-lembaga negara.
Dalam konteks ini, kehadiran oposisi yang kuat bukanlah sebuah ancaman terhadap stabilitas politik, melainkan merupakan cerminan dari kematangan demokrasi sebuah negara. Dengan adanya perdebatan dan dialog yang sehat antara pemerintah dan oposisi, negara dapat mencapai keputusan yang lebih baik dan memberikan pelayanan yang lebih efektif kepada masyarakat.
Karena itu, kontribusi oposisi yang tangguh terhadap kekuatan sebuah negara tidak boleh diabaikan. Mendorong partisipasi politik yang inklusif dan memperkuat lembaga-lembaga demokratis menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa keberadaan oposisi tetap menjadi salah satu pilar utama dalam membangun negara yang kuat dan berkelanjutan.
Sorotan dari Seorang Peneliti Politik
Profesor Firman Noor dari Pusat Riset Politik BRIN menegaskan pentingnya keberadaan oposisi yang kuat dalam sebuah negara demi kekuatan dan kemakmuran yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip demokrasi. Dia menyoroti bahwa negara-negara yang mencapai tingkat kemakmuran tertinggi di dunia umumnya memiliki oposisi yang signifikan, berperan sebagai mitra pemerintahan dalam mengawasi dan mengevaluasi kebijakan.
Firman mengungkapkan keyakinannya ini dalam sebuah webinar yang berjudul “Quo Vadis Demokrasi Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi“. Menurutnya, gagasan bahwa keberadaan oposisi menyebabkan ketidakstabilan politik adalah tidak beralasan. Sebelum putusan Mahkamah Konstitusi terkait hasil pemilihan umum, konstelasi politik Indonesia menjanjikan kehadiran oposisi yang kuat di parlemen, mencapai sekitar 57 persen dari total kursi.
Namun, dengan wacana bergabungnya Partai NasDem dan PKB ke dalam koalisi pemerintahan yang akan datang, potensi oposisi diproyeksikan hanya sekitar 25 persen dari total kursi parlemen. Profesor Firman Noor mengamati bahwa dengan bergabungnya kedua partai tersebut, kini oposisi kemungkinan akan menjadi minoritas, dengan hanya sekitar 25 persen representasi di parlemen, yang diperkirakan akan diisi oleh kandidat dari PKS dan PDIP.
Dia mengantisipasi bahwa dalam periode ini, akan terjadi dinamika politik yang signifikan, termasuk upaya rekonsiliasi politik dan penataan kembali kekuatan politik menjelang masa pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Firman juga memperkirakan bahwa partai politik akan mengalami pergeseran dan penyesuaian strategi sesuai dengan kepentingan masing-masing.
Selain itu, dia menyoroti bahwa beberapa partai politik mungkin tidak terbiasa berada di luar lingkaran pemerintahan, sehingga mereka akan berupaya mencari cara untuk memperoleh posisi di dalam pemerintahan guna menghindari ketegangan internal. Firman menambahkan bahwa langkah-langkah ini kemungkinan akan mendapatkan dukungan luas karena berkaitan dengan sejumlah isu yang penting dalam politik saat ini.
Tag : Mul.FokusFakta – Mul.EduTech dan Mul.TechWave
